PT. Karya Unggul Indonesia, Diduga Pekerjakan TKA Ilegal

Tangerang – (Suara Trans.Co.Id) – Kasus perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) berasal dari Negara China secara ilegal di Indonesia marak menjadi sorotan publik dan sering kali terungkap melalui razia oleh pihak Imigrasi serta laporan masyarakat. Selasa (6/10/26).
Penggunaan TKA ilegal melanggar hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di Indonesia, di mana TKA seharusnya memiliki keahlian khusus (bukan buruh kasar), memiliki izin kerja resmi (RPTKA/IMTA), dan mengantongi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di lapangan serta laporan pengaduan masyarakat sering menyoroti adanya dugaan TKA asal China yang dipekerjakan sebagai buruh di salah satu Perusahaan Produksi alat perlengkapan Resto dan rumah tangga, di salah satu kawasan Pergudangan Laksana di Kabupaten Tangerang Banten.
Berdasarkan sumber yang dapat di percaya para TKA Cina tersebut berjumlah kurang lebih 60 Orang pekerja migran ilegal.yang masuk memakai Visa kunjungan wisata ( Turis) dan tinggal menempati rumah sewaan sebagai Mess karyawan. Team Awak media mencoba Klarifikasi ke perusahaan dengan berupaya menemui .Suryadi selaku Purchasing di PT.KUI. Namun pihak Security perusahaan memberikan keterangan yang bersangkutan tidak berada di tempat, dengan alasan dinas luar.
Yang sebelumnya di Telepon melalui Pesan WA 0812 8708xxxx yang bersangkutan tidak menjawab.
Fenomena ini kerap memicu polemik karena dinilai mengambil porsi pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh pekerja lokal.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dan UU Perlindungan Ketenaga kerjaan yang baru di sahkan DPR Ri pada tanggal 6 Oktober 2026. Perusahaan yang terbukti mempekerjakan TKA secara ilegal dapat dikenakan sanksi yang tegas.
Dalam persolaan ini awak media meminta Dinas terkait seperti Kementerian Imigrasi, Kemenaker, dan APH melakukan pendalaman.
Keberadaan TKA di RI tidak selalu memberikan dampak baik serta mengancam eksistensi tenaga kerja Dalam Negeri. Persolaan ini supaya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.Supaya tenaga kerja lokal tetap bisa bekerja dan merasakan pungsi dan manfaat perusahaan tersebut.
(Aliman/**).

